DINAS TATA KOTA SAROLANGUN PERLU DISIDIK

Sarolangun, MBK - Kepala Dinas Tata kota Kabupaten Sarolangan, H. Abdul Rahman diduga melakukan penyelewengan anggaran daerah sesuai dengan pantauan yan dilakukan MBK pada dinas tersebut, dan informasi dihimpun menyangkut tenaga honor bahwa gaji yang mestinya diperoleh setiap bulannya tidak dibayar dan diberhentikan sesuai keputusan yang dibuat Abdul Rahman.
Dari pemberhentian tersebut bermunculan tanggapan bahwa upah yang seharusnya diterima para pegawai telah disalahgunakan. Adapun tenaga honor yang diberhentikan antara lain, Edison, Sastra Wijaya, Wawan, Darwinto, Suyud, dan Mustofpa.
Ketika dikonfirmasi MBK terkait permasalahan tersebut Abdul Rahman menentang keras, bahkan ia menolak memberikan alasan, namun dari informasi yang berhasil dihimpun, bahwa pemberhentian yang dilakukan tanpa ada penjelasan terlebih dahulu, dan kami tidak mengetahui dengan pasti maksud dari keputusan ini.
Tetapi kecurigaan bahwa sebagian upah honor tidak dikeluarkan atau dikorupsi. perlu diketahui bahwa gaji tenaga honor pemkab Sarolangon sebesar Rp 750.000,-/bulan. Terhitung mulai April s/d September 2008, gaji tersebut belum terbayar. Dan pegawai pun menuntut agar Abdul Raman dapat membayar gaji tertunda itu.
Dan alasan sering dikemukakan bahwa gaji tersebut masih di kas daerah. Dari keputusan sepihak Abdul Rahman sudah merugikan moril dan materiil yang ditangung para pegawai akan semakin besar, karena mereka terpaksa harus menganggur. Atas tindakan Ka Dinas ini, para korban pemberhentian meminta Pemkab Sarolangun mengambil kebijakan berupa pembayaran gaji yang belum mereka terima.
Sementara itu perlunya di Evaluasi kembali oleh Bupati Sarolangon menyangkut dana pemeliharaan alat kendaraan motor dan pengangkut sampah serta mobil penyiram bunga, dimana anggaran diproyeksikan sebesar Rp 350.000.000,- karena kegiatan dan pemeliharaan dimaksud tidak terealisasidengan baik, dan kemungkinan sebagian anggaran terserap untuk kegiatan yang tidak semestinya, untuk lebih mengefisienkan anggaran atas kedua kegiatan ini, terlebih dahulu diadakan evaluasi lapangan agar anggaran untuk tahun depan tepat sasaran. ***